Kritik Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada pemerintahan Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Nama sang bapak, Sumitro Djojohadikusumo serta bekas mertuanya, Soeharto turut dibawa-bawa melalui serangan balik PDIP.
Prabowo mengkritik beberapa hal pada pemerintahan Jokowi. Dari mulai system ekonomi yang disebutnya menyimpang sampai TNI yang dituding sekarang ini lemah. Dia juga menuding kekayaan alam Indonesia dikuasai pihak asing.
" Kita rasakan, Gerindra rasakan, serta saya berpandangan serta berkeyakinan kalau system bernegara, system politik, serta system ekonomi bangsa kita ada di jalur yang menyimpang, menyimpang dari apa? Menyimpang dari gagasan dari bikin biru yang di bangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, " ungkap Prabowo di video yang diupload di account Facebook-nya, @PrabowoSubianto.
" Pelabuhan yang demikian vital, pelabuhan hawa yang demikian vital, yang disebut jalur bernapas suatu bangsa, banyak saat ini telah dikendalikan oleh bangsa asing. Saudara-saudara, sumber-sumber ekonomi kita juga telah terlepas kendali dari penguasaan negara serta bangsa Indonesia, " paparnya.
PDIP jadi pendukung paling utama Jokowi tidak terima. Kebijakan Sumitro yang sempat jadi menteri di masa Orde Lama serta Orde Baru turut diseret. Demikian juga dengan kebijakan Soeharto, Presiden RI-2 Indonesia yang disebut bapak dari bekas istri Prabowo, Siti Hediati Hariyadi dengan kata lain Titiek Soeharto
Slot Online Ternama.
" Saya mesti mulai dengan bagaimanakah ayahnya ajukan UU PMA (penanaman modal asing) yang copy-paste dari Amerika Serikat yg tidak berikan ruangan pada koperasi untuk tumbuh, " kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.
Sumitro adalah ekonom Indonesia yang cukup terpenting. Dia sempat sekian kali menjabat jadi menteri di masa Orde Lama serta Orde Baru, termasuk juga jadi menteri keuangan.
Eva juga menyoroti kebijakan yang sempat dikerjakan Soeharto saat masih tetap jadi presiden. Itu berkenaan dengan kebijakan dalam segi perekonomian.
" Atau kesepakatan Jenewa yang (bekas) mertuanya kasih konsesi ke perusahaan-perusahaan tambang jadi konsesi atas penurunan Sukarno serta kesepakatan Freeport yang merugikan kita sampai saat ini, " sebut Eva.
Gerindra juga turun tangan. Waketum Partai Gerindra Ferry juliantono memberi pembelaan atas 'serangan balik' dari PDIP ini.
Ferry minta PDIP lebih bijaksana dalam menyikapi kritik yang di sampaikan ketua biasanya. Karena, menurut dia, tiap-tiap pemerintahan mempunyai segi baik serta jelek.
" Saya mohon rekan-rekan PDIP agar lebih bijaksana menyikapi Pak Prabowo. Tiap-tiap orde, apakah Orde Lama, Orde Baru, maupun orde reformasi itu tentu ada segi baik serta segi buruknya. Yang baik kita teruskan serta yang jelek kita tinggalkan.
Ferry lalu menuturkan kenapa kebijakan berkenaan UU Penanaman Modal Asing (PMA) di keluarkan oleh Sumitro waktu jadi menteri. Menurutnya, PMA memanglah membutuhkan modal besar serta tehnologi yang maju
Rolet Live Terbaik.
" Karenanya, pemerintah ketika ini tak mungkin saja menunjuk tubuh usaha koperasi. Ya jadi korporasi besar serta asing, " katanya.
Meski sekian, kata Ferry, aktor usaha kecil-menengah (UKM) serta koperasi terus memperoleh support dari pemerintah pada masa Soeharto. Jadi, UKM serta koperasi bisa bertindak pada bagian perdagangan serta pemrosesan barang 1/2 jadi ataupun barang jadi.
" Saat ini kan usaha kecil-menengah serta koperasi dapat disebutkan kemampuannya alami penurunan lantaran tak di dukung oleh kebijakan permodalan. Yang ada jadi dipajakin, " kata Ferry.
Disamping itu, berkenaan kesepakatan Freeport pada masa Soeharto yang dimaksud PDIP merugikan Indonesia, Ferry menyeret masalah bekas Ketua Umum Partai Golkar sekalian eks Ketua DPR RI Setya Novanto, yang di kenal dengan 'papa mohon saham'. Dia menyampaikan, bila kesepakatan ini memanglah merugikan, semestinya pemerintah meninjau lagi, bukanlah jadi minta sisi.
" Tinjau lagi perjanjiannya agar untungkan negara bukanlah jadi mohon saham pribadi-pribadi seperti saat ini yang tampak dalam masalah 'papa mohon saham.
