Fahri VS PKS, Fahri Hamzah: Kini siapa Yang Nangis

Mahkamah Agung (MA) menampik kasasi yang diserahkan PKS. Dalam masalah itu, Fahri Hamzah tidak terima dianya dipecat PKS.

PKS awalannya begitu meyakini permintaan kasasi pada pemecatan Fahri menang di MA. Akan tetapi siapa dinyana, nyatanya permintaan PKS tidak diterima serta tidak berhasil membuat Fahri 'nangis bombai.

'Nangis bombai' merupakan beberapa kata yang digunakan elite PKS saat ajukan permintaan ke MA. Sekarang sesudah MA menampik permintaan PKS itu, giliran Fahri dikit nyinyir kembali kenang keinginan PKS yang tidak jadi fakta.

" Kita ingat ini ya, waktu pengadilan tinggi, lawyer-nya ngomong gini, mengintroduksi beberapa kata, 'jangan bahagia dahulu, Fahri Hamzah yang akan nangis bombai', " kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rupanya beberapa kata elite PKS itu demikian mengena buat Fahri. Kenyataannya ia meng-capture berita mengenai pengakuan elite PKS yang, menurut dia, juga viral di lingkup internal PKS itu.

Pengakuan itu disampaikan Ketua DPP PKS bagian hukum, Zainudin Paru, waktu Fahri menang tuntutan di tingkat pengadilan tinggi Rolet Online

" Jadi janganlah bahagia dahulu, Fahri. Jangan pernah di kasasi kami yang menang. Justru nangis bombai, " tutur Kepala Departemen Bagian Hukum serta HAM PKS Zainudin Paru waktu dimintai konfirmasi.

Masalah berawal waktu PKS memecat Fahri Hamzah. Tidak terima, Fahri menuntut PKS ke pengadilan. Pada 14 November 2016, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan Fahri berkaitan pemecatannya dari PKS. Tidak hanya mengatakan pemecatannya tidak resmi, majelis hakim menghukum PKS membayar Rp 30 miliar pada Fahri.

Tuntutan Rp 30 miliar itu dipenuhi karena majelis memandang apakah yang dihadapi Fahri sesudah dipecat begitu berat. Majelis memandang Fahri alami desakan psikologis karena pemecatan itu.

Atas putusan PN Jaksel, PKS ajukan banding. Tetapi pada 7 November 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta bergerak. PKS lantas ajukan kasasi Sicbo Online

Masalah itu kantongi Nomer 607 K/PDT. SUS-Parpol/2018. Berkas ini diputus pada 30 Juli dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah serta I Gusti Agung Sumantha.

Akan tetapi putusan ini mengundang misteri karena tidak diduga saja nomer masalah beralih. Nomer masalah yang semula 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018 menjadi 1876 K/PDT/2018 atau dari kwalifikasi perdata spesial jadi perdata umum.

" Apa masalah ini demikian spesial karena penggugatnya seseorang Wakil Ketua DPR? " tutur anggota team advokasi hukum DPP PKS Zainudin Paru.

Akan tetapi kuasa hukum Fahri, Mujahid A Latief, memberi keterangan. " Jadi ini butuh diterangkan sesudah permintaan kasasi diserahkan beberapa pimpinan PKS, lalu kami juga ajukan kontra hukum kasasi lalu register, " kata Mujahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menyampaikan register masalah itu awalannya didaftarkan di kamar perdata spesial. Akan tetapi, karena dinilai ada kekeliruan, Fahri lalu mengemukakan surat jika masalah itu adalah perdata umum.