"Jadi kami itu, pengalaman kami sejak di LKPP, saya di LKPP, waktu kita minta teman-teman ahli dari PTN mengalami kesulitan. Karena negara hanya bisa menyediakan honor tidak banyak. Kalau nggak salah Rp 1,7 juta per jam," ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Namun Agus tak secara gamblang menjelaskan berapa honor yang diberikan oleh para tersangka dan terdakwa korupsi. Dia menegaskan honor yang ditawarkan para tersangka atau terdakwa lebih menggiurkan daripada yang ditawarkan KPK Taruhan Judi Casino.
"Jadi, kalau bersaksi di pengadilan, mungkin proses nunggunya paling banter lima jamlah, itu kan kecil. Sementara dari sana, yang tersangka kan biasanya memberi honornya tinggi," imbuhnya.
Menurutnya, hal ini menyebabkan tak sedikit dosen atau ahli dari PTN justru menjadi saksi yang membela tersangka atau terdakwa korupsi. Padahal status dosen atau ahli tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN), yang seharusnya mendukung program pemerintah, salah satunya pemberantasan korupsi Situs Judi Casino.
Agus pun berharap ada aturan yang dibuat khusus untuk mengatur hal itu. Agus berharap para akademisi dari PTN yang statusnya ASN tak memandang honor, tapi mengedepankan semangat pemberantasan korupsi.
"Kami kemarin sudah mengimbau, apa, semacam ini, nggak bisa dibuat aturan ya, bahwa karena mereka ASN kok kemudian melawan policy (aturan) atau pemberantasan korupsi yang dilakukan negara. Ini kami mengimbau supaya dipikirkan kalau kemungkinan-kemungkinan ada peraturan-peraturan seperti itu," tutur Agus Taruhan Judi Casino.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar