KPK Anggota DPRD Korupsi Duit Berjemaah Kini Menjadi Tren

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Menyebutkan bahwa DPRD menempati tempat ketiga terbesar pejabat publik yang sudah terjerat tindak pidana kasus Korupsi dan hal ini merupakan bahwa setiap tahun angota dewan selalu mendapatkan masalah dengan kasus korupsi yang berbeda-beda kasusnya.

"Trennya anggota DPRD korupsi berjemaah inginnya semua kebagian seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Malang hal ini merupakan hal yang tidak wajar jika angota dewan juga ingin mendapatkan keuntungan dari duit berjemaah itu,"ujar Alex.

"Harusnya kalau ada temannya korupsi tolong diingatkan bukan malah minta bagian atau ikutan juga ingin mendapatkan keuntungan dari duit tersebut, ini merupakan bahwa angota dewan yang membela rakyat malah ingin makan duit rakyat,"lanjut Alex Situs Judi Casino.

Korupsi di Sumatera Utara (Sumut) melibatkan 38 anggota DPRD yang diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Sementara di Malang, 18 anggota DPRD terlibat suap pembahasan APBD Malang.

Untuk meminimalisasi korupsi pejabat daerah, KPK kini tengah melakukan kajian. Salah satu yang dikaji KPK yakni terkait proses pemilu yang disebut menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat maupun kepala daerah Taruhan Judi Casino.

Menurut Alex menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar kontestasi pemilu tak mengeluarkan biaya besar yang dikeluarkan oleh calon pejabat dan kepala daerah.

"Kami melakukan kajian dan hasilnya kami mengusulkan pemerintah membantu pendanaan politik, sehingga akan terjaring calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas," kata Alexander Marwata.