30 Hari Tanda Tanda Tangan Jokowi Ini Kelanjutan UU MD3

Kini sudah 30 hari revisi dari UU MD3 yang tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi UU yang mengatur anggota dewan di Indonesia itu pun belum mempunyai nomor hingga saat ini, bagaimana nasibnya dan gimana kelanjutanya dengan UU MD3 yang kemungkinan akan banyak yang berada di sel tahanan jika UU MD3 itu di resmikan karena itu akan membuat angota DPRD sendiri akan semakin kuat dan kebal dengan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang pasal 73 ayat 2 dengan rancangan undang-undang yang kini tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak disetujui bersama dengan DPR dan pemerintah tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan hal ini.

Situs Poker Indonesia Dengan kata lain UU ini sendiri mulai berlaku sejak hari ini meski Presiden Jokowi tidak membubuhi tanda tangannya UU MD3 ini sendiri disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari yang lalu dan kini juga sudah masuk 30 hari dan UU tersebut tidak juga kunjung ditandatangani oleh Presiden sendiri.

Pakar dari hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari juga mengamini hal tersebut, menurut Feri UU MD3 sah sebagai UU sejak hari Rabu ini dan pemerintah sendiri wajib membereskan masalah administrasi UU tersebut dengan segera.

"Bahwa sudah ada konstitusi yang mengatur yang menyatakan bahwa 30 hari tanpa ditandatangani oleh Presiden pun suatu UU sendiri tetap sah dan harus terjadi karena sudah dilakukan oleh bersama,"ucap Feri.

Agen Domino Online Feri sendiri mengatakan bahwa kemenkumham juga wajib mengurus penomoran UU meski tidak ada tanda tangan dari Presiden sendiri, hal itu juga sudah diatur dalam UU No 12/2011.

"Sudah wajib bagi Kemenkumham untuk mengatur administrasi UU MD3 ini," ujarnya kepada duniaberitapoker.

Sebelumnya diberitakan, pasca-disahkannya UU MD3, Presiden Jokowi enggan menandatangani UU tersebut. Jokowi memandang UU MD3 yang telah direvisi menimbulkan keresahan.

"Ya saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan politik sama hukum kok ada campur aduk," kata Jokowi saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2) lalu.

Jokowi pun mengimbau masyarakat yang tidak setuju dengan pasal di UU tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi.

"Yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review," tutup Feri.