KPK Harap Kebijakan Parpol Yang Bisa Minimalkan Politik Dinasti

KPK memberikan atensi terhadap mengenai fenomena politik dinasti yang kini kerap menjadi di daerah, KPK sendiri menilai bahwa ada risiko yang besar dari politik macam itu termasuk salah satunya risiko korupsi yang paling besar di indonesia saat ini dan ini merupakan bahwa hal yang sangat tidak wajar dengan hal seperti ini.

"Tentu kalau politik dinasti itu sendiri terkait apakah proses kepemimpinan disana sendiri akan menjadi objektif atau tidak ada konflik mengenai kepentingan atau tidak, dan apakah pengawasannya yang kurang maksimal atau tidak, itu yang membuat politik dinasti salah satunya mempunyai risiko yang sangat penyimpangan termasuk dengan korupsi yang ada disana yang sama seperti saat ini yang terjadi di Indonesia,"ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan Duni Poker Online, di jalan kuningan Persada Jakarta Selatan pada Hari Kamis Dini hari tadi.

Poker Bonus Terbesar Aturan terkait dengan politik dinasti sendiri sebenarnya sudah pernah ada, tetapi kemudian dibatalkan oleh pihak MK, KPK kemudian menumpukan harapan kepada kebijakan partai politik untuk meminimalisir dampak dari sebuah politik dinasti ini.

"Jadi karena sudah dibatalkan oleh MK, tentu saja harapannya lebih kepada pengambilan kebijakan sendiri di partai politik untuk meminimalisir kepada calon-calon yang ada dimensi politik dinasti agar hal-hal yang sama atau dengan risiko korupsi yang bisa diminimalisir dan menjadi bagian hal yang luar biasa,"ucap Febri kembali Situs Poker Online.

Sebelumnya memang politik dinasti sendiri sempat dilarang lewat pasal 7 UU No 8 pada Tahun 2015 tentang Pilkada, namun larangan dinasti politik itu digugat oleh anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019, Adnan Purichta Ichsan Ke pihak MK sendiri.

Hasilnya Mk sudah menghapus pasa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada 9 Juli 2015, MK sendiri beralasan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan ini menjadi bagian yang hal luar biasa hal ini sudah di lakukan oleh pihak MK.